
Kendari, 2 Oktober 2025 – Per-hari ini, tercatat 614 satuan pendidikan di Sulawesi Tenggara belum melakukan pengisian konfirmasi kesediaan menerima bantuan digitalisasi berupa Interactive Flat Panel (IFP) dan paket pendukung. Kondisi ini perlu segera diperhatikan karena berdampak langsung: sekolah yang tidak mengisi konfirmasi bisa saja tidak muncul dalam daftar penerima sehingga berisiko terlewat memperoleh bantuan IFP yang sudah dialokasikan pada tahap pertama.
Hal ini menjadi salah satu sorotan utama dalam Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Digitalisasi Pembelajaran yang digelar BPMP Sultra bersama Dinas Pendidikan Provinsi serta Kabupaten/Kota pada Kamis, 2 Oktober 2025 secara daring melalui Zoom. Hampir seluruh undangan hadir, mulai dari pejabat dinas, admin Dapodik, PemanTIK, hingga tim verifikator sarana prasarana. Kegiatan dibuka oleh Kartini, S.Si., M.Si., selaku PIC Program Digitalisasi Pembelajaran, yang mewakili Kepala BPMP Sultra, dan dimoderatori oleh Fitra Amalia (PPNPN).

Forum ini membahas kebijakan digitalisasi pembelajaran yang mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 2025, Peta Jalan Pendidikan 2020–2035, serta visi Indonesia Emas 2045. Peserta juga mendapat penjelasan tentang mekanisme distribusi perangkat digital, prosedur penerimaan dan serah terima barang (BAST), serta kewajiban sekolah untuk melakukan konfirmasi melalui Dapodik. Data terbaru menunjukkan bahwa alokasi tahap pertama mencakup 406 unit untuk PAUD, 2.356 unit untuk SD, 798 unit untuk SMP, dan 100 unit untuk SMA. Namun, tanpa konfirmasi kesediaan dari sekolah, perangkat tersebut berpotensi tertahan dan tidak segera digunakan di ruang kelas.
Diskusi berjalan antusias, dengan peserta mengangkat beragam tantangan di lapangan seperti keterbatasan listrik, jaringan internet, hingga kesenjangan kompetensi guru dalam penggunaan teknologi. Beberapa sekolah bahkan menolak bantuan karena sarana prasarana tidak memadai, misalnya SMAN Lentea di Kabupaten Wakatobi yang belum memiliki listrik permanen, serta UPTD SD Negeri 8 Marobo di Kabupaten Muna yang berada di daerah terisolir dengan akses internet minim.
Jika 614 sekolah tersebut tidak segera melakukan konfirmasi, distribusi perangkat akan tersendat dan manfaat digitalisasi pembelajaran bagi siswa ikut tertunda. Karena itu, forum menyepakati beberapa langkah tindak lanjut: kepala sekolah diminta segera memperbarui data Dapodik dan mengisi konfirmasi, membentuk tim penerima perangkat, serta menyiapkan ruang instalasi. Dinas pendidikan di daerah didorong aktif menindaklanjuti sekolah yang belum atau menolak, sementara BPMP Sultra akan memantau progres harian dan berbagi data melalui WhatsApp Group FKK. Selain itu, guru-guru terpilih akan mengikuti Bimbingan Teknis di Jakarta dan Manado untuk memperkuat keterampilan pemanfaatan perangkat, yang hasilnya akan diimbaskan ke sekolah lain.
Percepatan pengisian konfirmasi diharapkan memastikan seluruh sekolah penerima benar-benar mendapatkan bantuan sesuai alokasi. Dengan begitu, perangkat digital tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga digunakan efektif untuk mendukung pembelajaran. Bagi siswa, hal ini berarti pengalaman belajar yang lebih modern, interaktif, dan relevan dengan tuntutan era digital. Sementara bagi guru, program ini menjadi dorongan untuk terus beradaptasi dengan teknologi pembelajaran. Pada akhirnya, digitalisasi pendidikan di Sulawesi Tenggara diharapkan menjadi pijakan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. (iasa)
