Kendari, 9 Februari 2026 — Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) melaksanakan Apel Pagi pada Senin, 9 Februari 2026, diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0795/C1/KP.11.00/2026 tanggal 6 Februari 2026 tentang Apel Pagi di Lingkungan Ditjen PAUD Dasmen.
Apel pagi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem kerja di lingkungan Ditjen PAUD Dasmen sekaligus memperkuat disiplin, koordinasi, serta komunikasi organisasi antar unit kerja, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi nasional dan menyelaraskan arah kebijakan pendidikan tahun 2026.
Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, dalam arahannya menekankan pentingnya penyesuaian struktur kinerja yang telah disepakati bersama seluruh UPT agar segera diimplementasikan secara konsisten. Memasuki tahap perencanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Dirjen mengapresiasi UPT yang telah melaksanakan Training of Trainers (ToT) kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota guna memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penetapan kuota serta seluruh proses berjalan sesuai regulasi.
Selain itu, pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang kini memasuki tahap evaluasi menjadi perhatian penting. Dirjen mengingatkan agar seluruh proses tetap mengikuti ketentuan, prosedur, dan pengawalan yang berlaku. Dengan target sekitar 60.000 satuan pendidikan penerima revitalisasi pada tahun ini, diperlukan skema pemantauan yang terstruktur dan optimal agar pelaksanaan berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Dirjen juga menyampaikan dimulainya Konsolidasi Nasional (Konsolnas) yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Setelah kegiatan ini, seluruh UPT diharapkan segera melaksanakan Konsolidasi Daerah (Konsolda) untuk memastikan komitmen nasional dapat direalisasikan di tingkat daerah, khususnya dalam pencapaian target kinerja guru dan tenaga kependidikan.
Dalam arah kebijakan tahun 2026, terdapat sejumlah program strategis yang terus diperkuat, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa jenjang TK yang menyasar satu juta anak sebagai dukungan terhadap Wajib Belajar 13 Tahun, penguatan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), serta percepatan Digitalisasi Pembelajaran. Peningkatan bantuan hingga tiga kali lipat diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh UPT melalui pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) dan platform Rumah Pendidikan.
Dirjen menegaskan bahwa BBPMP/BPMP sebagai bagian dari UPT merupakan ujung tombak penjaminan mutu pendidikan di daerah. Untuk mendukung penguatan profesi, Ditjen PAUD Dasmen sebagai Unit Pembina Widyaprada telah membentuk Sekretariat Widyaprada sebagai wadah peningkatan kinerja, kolaborasi, serta berbagi praktik baik antar Widyaprada di seluruh Indonesia melalui seminar, workshop, dan kegiatan pengembangan profesional lainnya.
Paparan materi dilanjutkan oleh Sekretaris Ditjen PAUD Dasmen, Eko Susanto, yang menegaskan kembali tugas dan fungsi Ditjen sesuai Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024 serta sistem kerja tahun 2026. Dalam paparannya disampaikan bahwa publikasi program Kemendikdasmen masih perlu diperkuat agar capaian kinerja dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Selain itu, penguatan data, pemutakhiran informasi revitalisasi, pengawalan SPMB, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dukungan sarana sanitasi, serta pengembangan sekolah model menjadi bagian penting yang harus dikawal oleh UPT.
Tahun 2026 juga ditandai dengan pembentukan UPT baru, yaitu Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan (SDSP), yang berfokus pada penguatan tata kelola melalui sistem seperti ARKAS, MARKAS, dan SIPLah. Hal ini menjadi bagian dari transformasi penguatan layanan pendidikan berbasis tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Selanjutnya, Nafis Khoirul Huda dari Setditjen PAUD Dasmen menyampaikan penguatan fungsi data dan informasi, termasuk pentingnya kualitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai sumber data utama pendidikan nasional. Berdasarkan Evaluasi Fungsionalitas Aplikasi (EFAK) Tahun 2025, tercatat 221 aplikasi di lingkungan Ditjen, dengan 130 aplikasi masih aktif digunakan dan 91 aplikasi telah ditutup sebagai bagian dari efisiensi dan integrasi sistem informasi.
Dalam sesi diskusi, peserta mengangkat sejumlah isu strategis, antara lain mekanisme koordinasi Sekretariat Widyaprada antara pusat dan daerah serta jalur koordinasi pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan. Diskusi ini menunjukkan pentingnya sinergi vertikal antara Ditjen dan UPT sebagai kunci keberhasilan implementasi kebijakan di daerah.
Apel pagi kemudian ditutup secara resmi oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum Sekretariat Ditjen PAUD Dasmen, Ibu Any Sayekti. Dalam rangkuman penutupnya, beliau menegaskan kembali pentingnya disiplin pelaksanaan sistem kerja, penguatan koordinasi antar unit, serta konsistensi dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh UPT diharapkan terus mengawal implementasi program prioritas, menjaga kualitas data dan pelaporan, serta memastikan setiap kegiatan berjalan akuntabel, efektif, dan selaras dengan arah kebijakan Ditjen PAUD Dasmen tahun 2026.
Di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, apel pagi diikuti secara bersama oleh seluruh pegawai melalui Zoom Meeting dari Aula Garuda, turut dihadiri oleh Kepala Subbagian Umum BPMP Sultra, Ibu Rika Ernita Mekuo, S.Si., M.Si. Beliau menyampaikan bahwa apel pagi ini menjadi penguat arah kerja seluruh UPT dalam mengawal kebijakan pendidikan nasional. “BPMP sebagai bagian dari UPT Ditjen PAUD Dasmen memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di daerah. Melalui penguatan koordinasi, data, dan penjaminan mutu, kami berkomitmen terus mendukung tercapainya program prioritas nasional secara optimal,” ujarnya.
Melalui pelaksanaan apel pagi ini, Ditjen PAUD Dasmen menegaskan kembali pentingnya penguatan sistem kerja, tata kelola, dan koordinasi nasional dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Peran UPT sebagai penggerak implementasi kebijakan di daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan program prioritas nasional terlaksana secara efektif, terukur, dan berkelanjutan demi terwujudnya pendidikan yang bermutu, merata, dan berdaya saing di seluruh Indonesia. (iasa)
~ ~ ~