Kendari, 18 April 2025 — Dalam upaya menyelaraskan arah pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang sejalan dengan Asta Cita Presiden, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan da...
Kendari, 18 April 2025 — Dalam upaya menyelaraskan arah pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang sejalan dengan
Asta Cita Presiden, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Balai Guru Penggerak (BGP) dan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, Rabu hingga Jumat, 16–18 April 2025, bertempat di Aula Garuda BPMP Sultra, dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Mewujudkan Sinergi Pusat dan Daerah
Rakor ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan Program Prioritas Kemendikdasmen Tahun 2025 agar tercipta sinergi pelaksanaan yang baik di daerah. Selain itu, Rakor ini juga menjadi ruang strategis untuk penyamaan pemahaman, penyelarasan rencana, serta koordinasi tugas antar pemangku kepentingan agar program dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan (Rabu, 16/4/2025) di Aula Garuda BPMP Sultra, Kepala BPMP Sultra,
Junaiddin Pagala, S.T., M.T., menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit pelaksana teknis (UPT) dan pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda prioritas pendidikan nasional. Menurutnya, sinergi yang kuat akan mempercepat capaian indikator kinerja dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara.
Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan paparan strategi pelaksanaan Program Prioritas dari UPT Kemendikdasmen di Provinsi Sulawesi Tenggara yang disajikan langsung oleh Kepala BPMP, Perwakilan BGP, dan Kepala Balai Bahasa, yang dimoderatori oleh
Zuumi Kudus, S.Pd., M.Pd.
Diskusi Panel: Bahas Tuntas Isu Strategis Pendidikan
Memasuki hari kedua, (Kamis, 17/4/2025), Rakor diisi dengan sesi diskusi panel yang terbagi dalam tiga kelompok besar, masing-masing membahas tema-tema krusial dalam pendidikan dasar dan menengah.
Panel 1: Penguatan SPMB, Kualitas Dapodik, dan Implementasi SPM Pendidikan
Koordinator Tim Kerja SMA BPMP Sulawesi Tenggara, Zuumi Kudus, S.Pd., M.Pd., memaparkan strategi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ia menyampaikan bahwa penetapan SPMB telah dijadwalkan pada pekan kedua April 2025, seiring dengan telah diterbitkannya petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan di satuan pendidikan.
Zuumi juga menyoroti isu perbedaan jumlah daya tampung antara data Dapodik dengan Surat Keputusan (SK) penetapan daya tampung oleh Dinas Pendidikan. Menurutnya, perbedaan ini perlu segera diklarifikasi guna memastikan keakuratan informasi dan kelancaran proses penerimaan murid baru.
Dilanjutkan oleh Rudin Buduhama, S.Sos., perwakilan dari tim Dapodik BPMP Sultra, yang menyampaikan paparan terkait peningkatan kualitas data Dapodik dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
Rudin menjelaskan bahwa Dapodik merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang digunakan dalam pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan revitalisasi sarana dan prasarana. Ia menegaskan bahwa kualitas data sangat menentukan efektivitas program pendidikan.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti: Peserta didik belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang belum valid, dan operator sekolah belum mengantongi SK penugasan sebagai admin Dapodik.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat 1.881 satuan pendidikan di Sulawesi Tenggara yang belum melakukan pemutakhiran data DAK Fisik. Keterlambatan ini dikhawatirkan akan berdampak pada pengelolaan anggaran dan perencanaan program.
Lebih lanjut, Rudin memaparkan data terkait Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan pemetaan terbaru, terdapat 50.793 anak tidak bersekolah di Sulawesi Tenggara, terdiri dari anak yang belum pernah sekolah maupun yang sudah lulus tetapi tidak melanjutkan.
Terkait capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), tercatat ada 12 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan, sementara 5 kabupaten/kota mencatatkan penurunan capaian. Untuk meningkatkan capaian tersebut, beberapa hal perlu dilakukan seperti perbaikan kualitas dan validasi data pendidikan, penguatan peran dinas dan satuan pendidikan, serta kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM.

Sesi panel 1 ini dimoderatori oleh Rahmawati, S.Si., M.Si., yang memandu jalannya diskusi dengan lugas dan komunikatif. Kehadirannya sebagai moderator turut memperkaya dinamika dialog antara narasumber dan peserta, sehingga diskusi berlangsung aktif, terarah, dan produktif.
Panel 2: Mendorong Transformasi Pembelajaran dan Penguatan Karakter Menuju Generasi Sehat, Cerdas, dan Berkarakter
Sesi ini dipandu secara aktif oleh Isnawati Abas, S.Pd., M.A., yang berperan sebagai moderator. Dengan pendekatan yang komunikatif dan terarah, ia berhasil menjaga alur diskusi tetap dinamis dan relevan dengan topik program prioritas.
Transformasi Pembelajaran Melalui Konsep Pembelajaran Mendalam
La Siara, S.Pd., M.Pd. membuka sesi paparan dengan materi bertajuk
“Pembelajaran Mendalam – Transformasi Pembelajaran Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Ia menekankan pentingnya mengubah paradigma pembelajaran yang selama ini berfokus pada hafalan menjadi pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual, dan reflektif. Konsep ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kolaboratif, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan nyata.
Menanggapi pertanyaan dari peserta asal Muna Barat terkait penerapan kurikulum yang mengusung pembelajaran mendalam, La Siara menjelaskan bahwa pendekatan tersebut masih menjadi bagian dari Kurikulum Merdeka dan sedang menunggu penyempurnaan oleh tim pengembang kurikulum nasional.
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Paparan selanjutnya disampaikan oleh Dr. Fitriani R. yang membahas
Dukungan Kemendikdasmen dalam Implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Anak Sekolah. Ia menjelaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik, sekaligus mendukung peningkatan konsentrasi belajar.

Peserta dari Muna Barat mengungkapkan kendala dalam pelaksanaan MBG, khususnya keterlambatan distribusi makanan yang berdampak pada efektivitas pembelajaran. Menanggapi hal tersebut, Dr. Fitriani menekankan pentingnya sekolah melakukan pelaporan melalui tautan monitoring yang telah disediakan. Ia juga menyarankan agar sekolah membentuk panitia internal, idealnya melibatkan Tim UKS dan guru kelas, untuk mengatur mekanisme distribusi secara efisien dan tidak mengganggu proses belajar mengajar.
Membangun Karakter Anak Melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
Asmawati menutup sesi paparan dengan menyampaikan materi
“7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH).” Ia menyoroti pentingnya pembiasaan positif sejak dini dalam membentuk karakter anak yang tangguh, berdaya juang, dan berakhlak mulia.
Menanggapi pertanyaan peserta terkait indikator kebiasaan “Tidur Cepat,” Asmawati menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan melalui keterlibatan orang tua di rumah. Orang tua dapat mengisi jurnal pemantauan harian dengan format yang sudah tersedia dalam buku panduan, sehingga kolaborasi antara sekolah dan keluarga dapat berjalan efektif.
Panel 3: Meneguhkan Peran Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pelindungan Bahasa Daerah dalam Transformasi Pendidikan
Sesi Panel 3 meghadirkan menghadirkan narasumber Surip Widodo, S.Si., M.M. dari BGP Sultra dan Fitkha Maylana Rahayu, S.S. dari Balai Bahasa Sultra, yang dipandu oleh Wahyu Falah, S.Si., M.Si.. Dalam sesi ini secara khusus membahas peneguhan peran guru dan tenaga kependidikan sebagai ujung tombak dalam transformasi pendidikan, serta pentingnya pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai identitas budaya yang memperkaya proses pembelajaran.
Dalam pemaparannya, Surip Widodo menyoroti sejumlah kebijakan baru yang berkaitan dengan penguatan peran guru dan pelindungan terhadap profesi mereka. Ia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Guru kini mengacu pada Permendiknas Nomor 21 Tahun 2024 dan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025.

Beberapa fokus utama dalam kebijakan tersebut mencakup peningkatan kualitas guru melalui pelatihan mendalam, penilaian kinerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta pelaksanaan uji kompetensi sebagai syarat kenaikan jabatan. Selain itu, pemerintah juga menegaskan pentingnya pemberian penghargaan dan perlindungan bagi guru, pengaturan hari belajar, dan penyesuaian kebijakan seperti pencabutan keputusan menteri terkait Program Sekolah Penggerak.
Surip juga memperkenalkan dua pendekatan baru, yaitu Pendidikan Kepemimpinan Sekolah dan Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk memperkuat kepemimpinan dan partisipasi komunitas dalam ekosistem pendidikan. Tak kalah penting, pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah juga ditegaskan sebagai salah satu dari tiga program prioritas dalam transformasi pendidikan.

Sementara itu, Fithka Maylana Rahayu, S.S., dari Balai Bahasa Sulawesi Tenggara, memaparkan materi berjudul
Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah. Ia menyampaikan bahwa bahasa daerah merupakan bagian penting dari identitas dan jati diri bangsa.
Untuk menjaga kelestariannya, Balai Bahasa telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti pemetaan dan revitalisasi bahasa daerah yang mulai terancam punah, penguatan literasi berbasis budaya lokal, serta penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya bahasa sebagai sarana pewarisan nilai. Fithka menekankan bahwa pelindungan bahasa dan sastra daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat luas.
Kolaborasi ini diyakini mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa ibu mereka dan menjaga keberlanjutan budaya daerah di tengah dinamika zaman. Salah satu contoh konkret yang diangkat adalah kolaborasi antara Balai Bahasa dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna dalam membudayakan Bahasa Muna melalui pendekatan inovatif seperti pertunjukan
stand up comedy berbahasa daerah. Pendekatan ini tidak hanya menghidupkan kembali bahasa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membantu anak-anak merasa lebih dekat dan nyaman menggunakan bahasa daerah tanpa terbebani oleh struktur bahasa yang terlalu formal.
Penutup dan Pertemuan Strategis bersama Menteri
Rakor resmi ditutup pada Kamis (17/4/2025) pukul 12.00 WITA. Sebagai kelanjutan dari agenda ini, pada malam harinya diadakan pertemuan antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan seluruh Dinas Pendidikan se-Sulawesi Tenggara, dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, dan menjadi bagian penting untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan.
Rapat Koordinasi Program Prioritas Kemendikdasmen 2025 ini mencerminkan komitmen kuat semua pihak dalam memperkuat tata kelola pendidikan yang terintegrasi. Dengan semangat kolaboratif, diharapkan seluruh program prioritas dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan, memberi manfaat nyata bagi peserta didik, guru, dan masyarakat pendidikan di seluruh Sulawesi Tenggara.