Kendari, 6 Maret 2025 – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (BPMP Sultra) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Garuda BPMP Sultra, Kamis (6/3). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur yang merupakan mitra dan pengguna layanan BPMP Sultra, termasuk perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Universitas Halu Oleo, Balai Guru Penggerak, Asosiasi Badan Usaha Penyedia Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), pengawas sekolah, kepala sekolah berbagai jenjang, guru, Dewan Pendidikan, Ikatan Guru Indonesia, lurah setempat dan media.
FKP ini bertujuan untuk mengevaluasi standar pelayanan publik yang dimiliki oleh BPMP Sultra, serta mengumpulkan masukan guna meningkatkan kualitas layanan, dengan harapan agar BPMP Sultra dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sekaligus menjadikan hasil reviu sebagai dasar dalam penyempurnaan layanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Rangkaian agenda dalam kegiatan ini meliputi pembukaan, paparan materi dari narasumber, reviu standar pelayanan, penandatanganan hasil reviu, serta pembacaan berita acara hasil pelaksanaan reviu.
Paparan Kepala BPMP Sultra: Upaya Membangun ZI-WBK

Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, Junaiddin Pagala, S.T., M.T., menyampaikan ikhtiar BPMP Sultra dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan tugas dan fungsi BPMP Sultra sebagai lembaga yang berperan dalam penjaminan mutu pendidikan di wilayah Sulawesi Tenggara.
Ia menyoroti cakupan wilayah kerja BPMP Sultra yang meliputi seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini, dengan tantangan geografis yang beragam, mulai dari daerah pesisir hingga wilayah terpencil yang memerlukan pendekatan khusus dalam layanan pendidikan. Selain itu, beliau memaparkan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki BPMP Sultra untuk mendukung tugasnya, termasuk fasilitas perkantoran, ruang pertemuan, asrama, serta sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan data dan layanan publik.
Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan sarana tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam perjalanan BPMP Sultra menuju predikat ZI-WBK, hal ini sebagai langkah nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Junaiddin memaparkan beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mengajukan ZI-WBK, salah satunya adalah kinerja manajemen lembaga. Profil Kinerja Manajemen BPMP Sultra di tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian sebagai berikut:
- SAKIP: nilai A (84,90), kategori "Sangat Baik"
- LHKPN: 100%
- SPT ASN: 100%
- Nilai Kinerja Anggaran (NKA): 97,86, kategori "Sangat Baik"
Beliau menutup paparannya dengan harapan agar seluruh pihak yang terlibat dapat terus mendukung dan berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, BPMP Sultra optimis dapat mencapai predikat ZI-WBK dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia pendidikan di Sulawesi Tenggara.
Hal ini menjadi upaya nyata dalam membangun budaya kerja yang profesional, melayani dengan hati, dan memastikan setiap layanan yang diberikan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Tekad terhadap pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik menjadi langkah optimal dalam mendukung keberhasilan transformasi pendidikan.
Paparan Ombudsman: Pemenuhan Standar Pelayanan Publik

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo, S.Pd., M.P., menyampaikan materi bertajuk Pemenuhan Standar Pelayanan Publik. Beliau menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Hal ini mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurutnya, kepastian hukum dalam pelayanan publik menjadi aspek fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap instansi penyelenggara layanan.
Mastri juga menekankan pentingnya standar pelayanan publik sebagai tolok ukur dalam memberikan layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Konsep Excellent Service yang terdiri dari Attitude (sikap), Attention (perhatian), Action (tindakan), dan Anticipation (antisipasi) menjadi prinsip utama dalam mewujudkan pelayanan prima.
Beliau menegaskan bahwa setiap instansi penyedia layanan publik, termasuk BPMP Sultra, harus terus berbenah dan berinovasi agar masyarakat mendapatkan layanan yang terbaik. Ombudsman sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa standar layanan yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara BPMP Sultra dan Ombudsman sangat diperlukan agar setiap aspek layanan dapat memenuhi ekspektasi publik.
Mastri juga mengingatkan bahwa pelayanan publik yang prima tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen dan kesadaran semua pihak yang terlibat. Ia berharap agar BPMP Sultra terus meningkatkan kualitas layanan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. "Kepuasan publik adalah ukuran utama keberhasilan layanan," ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak hanya melibatkan aspek administratif tetapi juga harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Implementasi teknologi dalam pelayanan, penguatan kapasitas SDM, serta adanya mekanisme pengaduan yang efektif merupakan faktor-faktor penting dalam menciptakan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna.
Reviu Standar Pelayanan BPMP Sultra
Pada sesi reviu standar pelayanan, peserta dibagi ke dalam lima kelompok dan didampingi oleh tim BPMP Sultra. Standar pelayanan yang direviu meliputi:
- SP Peminjaman Sarana dan Prasarana
- SP Permintaan Narasumber
- SP Permintaan Data dan Informasi
- SP Pelayanan Magang/Prakerin/Penelitian
- SP Pengaduan
Aspek yang dinilai dalam reviu ini mencakup penyampaian pelayanan (Service Delivery) dan pengelolaan pelayanan (Manufacturing). Hasil diskusi dari setiap kelompok, termasuk kesimpulan dan rekomendasi perbaikan, dimasukkan ke dalam instrumen evaluasi yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi BPMP Sultra dalam meningkatkan kualitas layanannya.
Hasil reviu mengidentifikasi sejumlah rekomendasi perbaikan, termasuk penyederhanaan prosedur standar pelayanan agar lebih cepat dan memudahkan pengguna layanan; peningkatan mekanisme pengaduan dengan sistem yang lebih responsif; dan optimalisasi layanan melalui pemanfaatan platform digital.
Sebagai penutup, hasil reviu standar pelayanan ini ditandatangani oleh peserta dan disahkan dalam berita acara. Berita acara tersebut ditandatangani oleh perwakilan peserta dan dibacakan oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) BPMP Sultra, Isnawati Abas, S.Pd., M.A., sebagai bentuk kesungguhan bersama dalam meningkatkan mutu layanan publik di lingkungan BPMP Sultra.
Kegiatan kemudian ditutup oleh Kepala BPMP Sultra, yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran peserta serta kontribusi mereka dalam pelaksanaan reviu standar pelayanan. Partisipasi aktif peserta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong perubahan dan peningkatan layanan di BPMP Sultra.
Dengan terlaksananya FKP ini, diharapkan layanan BPMP Sultra semakin optimal dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara. BPMP Sultra berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar setiap layanan yang diberikan dapat semakin efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.



