#SahabatBPMPSultra
Kendari, 24 Juli 2026 – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (BPMP Sultra) menyelenggarakan Kegiatan Advokasi Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran Tahun 2026 dan Perencanaan Anggaran Tahun 2027 di Aula Garuda BPMP Sultra, Jumat (24/7). Kegiatan yang berlangsung hingga 27 Juli 2026 ini diikuti oleh 90 peserta yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari 18 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah daerah dalam menyusun anggaran pendidikan yang berbasis data melalui pemanfaatan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan. Selain itu, peserta dibekali penguatan proses Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB) serta penggunaan aplikasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mendukung penyelarasan dokumen penganggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan kebutuhan nyata di daerah.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Rudin Buduhama, S.Sos. menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang optimalisasi pemanfaatan rapor pendidikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Selama empat hari, peserta akan mengikuti paparan materi, diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok per kabupaten/kota dengan pendampingan narasumber dari BRIDA, Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, serta tim ahli BPMP Sultra.
Mewakili Kepala BPMP Sultra, Kasubbag Umum BPMP Sultra, Rika Ernita Mekuo, S.Si., M.Si., menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan hak setiap anak yang diukur melalui 15 indikator Standar Pelayanan Minimal. Namun, berdasarkan capaian tahun 2025 yang dirilis pada 2026, sebanyak 13 dari 18 pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan signifikan dalam pemenuhan indikator SPM, bahkan dua kabupaten masih berstatus belum tuntas.
Menurut Rika, kondisi tersebut menjadi dasar lahirnya inovasi BPMP Sultra melalui kegiatan advokasi ini, permasalahan yang masih ditemukan di daerah bukan hanya terkait besaran anggaran pendidikan, tetapi juga penempatan akun anggaran yang belum sesuai sehingga berbagai program pendukung SPM belum tercatat sebagai belanja SPM di SIPD. Oleh karena itu, peserta diharapkan mampu menghasilkan dua dokumen utama, yakni usulan Perubahan Anggaran Tahun 2026 dan usulan Perencanaan Anggaran Tahun 2027 yang selaras dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan capaian SPM harus segera diintervensi melalui Perubahan APBD Tahun 2026 agar dampaknya dapat dirasakan pada rapor pendidikan tahun berjalan. Kegiatan ini merupakan tahap awal dari pendekatan *In-On-In* yang akan dilanjutkan dengan pendampingan langsung ke kabupaten/kota, termasuk advokasi kepada DPRD apabila diperlukan, guna memastikan usulan anggaran tetap terakomodasi hingga proses penetapan APBD.
Melalui kegiatan ini, BPMP Sultra berharap terbangun komitmen dan kolaborasi yang semakin kuat antara Dinas Pendidikan, Bappeda, dan BPKAD sebagai satu ekosistem pembangunan pendidikan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Sulawesi Tenggara.
#BPMPSultra #KemendikdasmenRAMAH #PendidikanBermutuuntukSemua