Rapat Umum Awal Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah kerja organisasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Pertemuan yang berlangsung di Aula Garuda BPMP Sultra, Rabu 4 Februari 2026, menghadirkan seluruh unsur pegawai sebagai bagian dari upaya memperkuat kesatuan pemahaman, kejelasan peran, dan tanggung jawab kelembagaan.
Dalam arahannya, Kepala BPMP Sulawesi Tenggara, Junaiddin Pagala, S.T., M.T., menegaskan bahwa penataan struktur organisasi dan tata kerja merupakan fondasi penting dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan selaras dengan kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penyesuaian struktur dipahami bukan sekadar perubahan administratif, melainkan sebagai langkah strategis untuk memperjelas fokus kerja dan meningkatkan efektivitas layanan penjaminan mutu pendidikan.
Struktur organisasi BPMP Sultra saat ini ditopang oleh Subbagian Umum serta empat Tim Kerja utama, yaitu Tim Kerja PAUD, SD, SMP, dan SMA. Subbagian Umum dikoordinasikan oleh Kasubbag Umum, Rika Ernita Mekuo, S.Si., M.Si., dengan dukungan sub tim kerja yang menangani perencanaan dan evaluasi program, kualitas data pokok pendidikan, keuangan dan BMN, kepegawaian dan tata laksana, persuratan dan kearsipan, serta publikasi dan komunikasi. Peran Subbagian Umum menjadi penopang utama bagi kelancaran tata kelola organisasi dan keberlangsungan program.
Tim Kerja PAUD diarahkan untuk menangani program pendidikan kesetaraan, penanganan anak tidak sekolah, serta pelaksanaan wajib belajar 13 tahun. Tim ini dipimpin oleh Rahmawati, S.Si., M.Si. yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab dan ketua tim kerja. Fokus kerja Tim PAUD diposisikan sebagai bagian penting dalam memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar.
Tim Kerja SD mengemban mandat pengelolaan program sarana dan prasarana, termasuk revitalisasi dan digitalisasi, serta penguatan tata kelola satuan pendidikan. Tanggung jawab program diemban oleh Dr. La Mashuri, S.Pd., M.Si., dengan La Siara, S.Pd., M.Pd. sebagai Ketua Tim Kerja SD. Penugasan ini mencerminkan perhatian lembaga terhadap kualitas lingkungan belajar dan sistem pengelolaan pendidikan dasar.
Tim Kerja SMP berfokus pada kegiatan pembelajaran dan penilaian, seperti pengembangan sekolah model, pembelajaran mendalam dan koding, Tes Kompetensi Akademik, serta pendampingan peningkatan mutu dan kinerja satuan pendidikan. Penanggung jawab bidang pembelajaran dan penilaian adalah Isnawati, S.Pd., M.Pd., sementara bidang kegiatan peserta didik, termasuk MBG, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan Porseni, dikoordinasikan oleh Dr. Fitriani, S.IP., M.I.Kom. Tim Kerja SMP dipimpin oleh Wahyu Falah, S.Si., M.Si. sebagai ketua tim kerja.
Sementara itu, Tim Kerja SMA diarahkan untuk mengelola program penjaminan mutu pendidikan, meliputi SPMI Pemerintah Daerah, SPMI Satuan Pendidikan, serta Sistem Penerimaan Murid Baru. Program ini berada di bawah tanggung jawab Muh. Nurung, S.Pd., M.Pd., dengan Zuumi Kudus, S.Pd., M.Pd. sebagai Ketua Tim Kerja SMA. Fokus kerja tim ini menegaskan peran strategis BPMP dalam menjaga konsistensi mutu pendidikan menengah.
Selain penguatan struktur dan tim kerja, rapat juga menegaskan pendekatan kewilayahan melalui pembagian wali wilayah ke dalam empat zona daratan, yakni zona Konawe, Kolaka, Muna, dan Buton. Setiap zona didukung oleh tim lintas fungsi yang terdiri atas Widya Prada, analis kebijakan, pengolah data, penata layanan operasional, hingga operator layanan operasional. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan pendampingan dan advokasi kepada pemerintah daerah berlangsung lebih terarah dan kontekstual.
Dalam kerangka kerja tersebut, setiap wali wilayah diarahkan untuk menyusun Peta Mutu Wilayah yang memuat data Standar Pelayanan Minimal, Tes Kompetensi Akademik, akreditasi, dan Rapor Pendidikan. Data diposisikan sebagai dasar perencanaan, penguatan advokasi kebijakan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap capaian mutu pendidikan di daerah.
Pertukaran pandangan yang berlangsung dalam rapat memperlihatkan komitmen bersama untuk terus melakukan perbaikan. Berbagai pengalaman lapangan, gagasan penguatan tata kelola, pemanfaatan sarana pendukung lembaga, penataan ruang kerja, serta pengembangan kompetensi pegawai, termasuk P3K, disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang adaptif dan profesional.
Melalui Rapat Umum Awal Tahun 2026, BPMP Sulawesi Tenggara meneguhkan arah kerja kelembagaan yang bertumpu pada struktur yang jelas, kolaborasi lintas peran, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Keseluruhan langkah ini dipahami sebagai fondasi penting dalam menghadirkan layanan penjaminan mutu pendidikan yang relevan, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara. (iasa)