Menguatkan Penganggaran untuk Pemenuhan SPM Pendidikan
Artikel

Menguatkan Penganggaran untuk Pemenuhan SPM Pendidikan

06 Oct 2026, 23:00 WITA Oleh Administrator BPMP
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian indikator layanan pendidikan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebutuh...

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian indikator layanan pendidikan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebutuhan yang belum terpenuhi ke dalam perencanaan dan penganggaran yang tepat.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Pendampingan Penganggaran SPM Bidang Pendidikan APBD Perubahan Tahun 2026 pada 27–30 September 2026 di BPMP Sultra, Kendari.

Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, BAPPEDA, BPKAD, dan Admin SIPD pemerintah daerah kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendampingan juga melibatkan Tim SPM BPMP Sultra untuk memberikan penguatan dan pendampingan teknis selama proses penyusunan penganggaran.

Pendampingan diawali dengan pemaparan kondisi dan capaian SPM bidang pendidikan masing-masing pemerintah daerah. Peserta kemudian melakukan identifikasi terhadap kesenjangan layanan, menentukan kebutuhan dan prioritas intervensi, serta memetakan program dan kegiatan yang dapat mendukung pemenuhan indikator SPM.

Hasil identifikasi tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kebutuhan anggaran. Peserta mendapatkan pendampingan dalam memetakan kebutuhan tersebut ke dalam program dan kegiatan serta memastikan keterkaitannya dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

Selain aspek perencanaan, pendampingan juga mencakup teknis penginputan dan penganggaran melalui SIPD, termasuk proses verifikasi dan validasi data serta finalisasi penganggaran SPM pada APBD Perubahan Tahun 2026. Proses ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah memastikan bahwa kebutuhan pemenuhan SPM telah tercermin dalam perencanaan dan dukungan anggaran yang disusun.

Pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara data capaian SPM, permasalahan layanan, prioritas intervensi, program dan kegiatan, hingga dukungan anggaran. Dengan demikian, data dan hasil pemetaan kebutuhan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan layanan pendidikan di daerah.

Penganggaran pendidikan pada akhirnya bukan hanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga mengenai ketepatan penggunaan anggaran dalam menjawab kebutuhan layanan pendidikan masyarakat. Perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan kondisi dan kesenjangan layanan diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat pemenuhan SPM bidang pendidikan.

Melalui pendampingan yang dilakukan secara kolaboratif, BPMP Sultra terus mendorong penguatan perencanaan dan penganggaran daerah agar semakin berbasis kebutuhan dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Bagikan Halaman Ini
Live Preview