Kendari, 8 Mei 2025 — Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provins...

Kendari, 8 Mei 2025 — Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sultra melakukan kunjungan koordinatif ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara. Kunjungan ini bertujuan untuk menghimpun data pelaksanaan program sebagai bagian dari tugas DJPb dalam melakukan spending review belanja pemerintah.
Tim DJPb yang hadir terdiri dari Pandu Esmana R.H.P., Dianipar Reza Rizaldi, dan La Oga. Rombongan diterima oleh Fitriani R., Koordinator Tim Kerja Program Prioritas BPMP Sultra, mewakili Kepala BPMP Sultra yang tidak sedang berada di tempat. Diskusi berlangsung di Ruang Transit BPMP Sultra dan turut dihadiri oleh Ince Amriani, Koordinator Subtimker Publikasi dan Komunikasi BPMP Sultra.
Dalam pertemuan tersebut, Fitriani menyampaikan bahwa saat ini data penerima manfaat Program MBG di Sulawesi Tenggara yang tercatat melalui
dashboard milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baru mencakup 59 satuan pendidikan. Padahal, diyakini jumlah sebenarnya jauh lebih banyak namun belum terdata dalam
dashboard. Salah satu sumber data potensial adalah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun BPMP mengalami kesulitan dalam mengakses informasi distribusi MBG dari pihak tersebut.

Fitriani menjelaskan bahwa kewenangan BPMP Sultra dalam pelaksanaan Program MBG terbatas pada penyediaan bahan edukasi gizi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan penguatan karakter peserta didik; pendampingan dan edukasi kepada siswa dan sekolah; serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sementara itu, terkait komposisi makanan, takaran gizi, dan distribusi makanan menjadi tanggung jawab lembaga lain di antaranya Dinas Kesehatan, BPPOM, dan SPPG. Secara umum, Program MBG berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional.
Fitriani menekankan pentingnya edukasi perilaku sebelum dan sesudah makan kepada siswa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkapkan bahwa di lapangan masih ditemukan praktik yang kurang ideal, seperti pendistribusi makanan yang hanya meletakkan makanan lalu pergi tanpa memastikan kesiapan siswa untuk menerima dan mengonsumsi makanan dengan baik. Dalam kasus lain, karena jumlah siswa terbagi dalam beberapa rombongan belajar, satu rombel sudah selesai makan sementara rombel lain justru baru menerima makanan.
“Ketidakteraturan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan siswa dan guru, tetapi juga mengurangi efektivitas pesan-pesan edukasi yang ingin ditanamkan melalui program MBG,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa perlu ada pemahaman bersama di antara semua pihak, termasuk petugas distribusi, bahwa MBG bukan sekadar memberi makan, melainkan membentuk kebiasaan makan yang sehat.
Sebagai contoh praktik baik, Fitriani menyebut bahwa Dinas Pendidikan Kota Baubau telah menerapkan sistem yang lebih tertib dengan melibatkan satu orang koordinator dari pengelola UKS di sekolah untuk mengatur distribusi makanan. “Dan kami di BPMP Sultra berkewajiban mengedukasi kembali bahwa sebelum makan, siswa perlu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, berdoa, membawa air putih dalam tumbler, serta membuang sampah pada tempatnya,” imbuhnya.
Tim DJPb mengapresiasi data dan informasi yang telah disampaikan oleh BPMP, dan berharap koordinasi antarpihak dalam pelaksanaan MBG dapat ditingkatkan, sehingga data yang diperlukan untuk pelaporan anggaran dapat diperoleh dengan lebih efektif. Mereka menegaskan bahwa seluruh data yang dihimpun akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan analisis dan pelaporan pelaksanaan anggaran.
Sebagai penutup, Fitriani menyarankan agar DJPb memfasilitasi forum koordinasi multipihak dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPPOM, BPMP, SPPG dan pihak terkait lainnya. “Dengan adanya forum semacam ini, komunikasi dan sinergi bisa dibangun dengan lebih baik, sehingga pelaksanaan MBG dapat berjalan lancar, dari distribusi hingga monitoring di lapangan,” pungkasnya. (
iasa)